UUD 1945: Pilar Hukum dan Fondasi Negara Indonesia

Sejarah Pembentukan dan Perjalanan UUD 1945

Sejarah pembentukan UUD 1945 merupakan bagian integral dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dokumen ini dirancang dan disahkan dalam suasana yang penuh semangat patriotisme dan urgensi untuk membangun sebuah negara yang berdaulat.

Masa Pembentukan oleh BPUPKI dan PPKI

Cikal bakal UUD 1945 dimulai dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI memiliki tugas utama untuk menyelidiki dan menyusun dasar-dasar negara merdeka. Dalam sidangnya yang pertama (29 Mei – 1 Juni 1945), BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, diprakarsai oleh pidato Bung Karno tentang "Lahirnya Pancasila" pada 1 Juni 1945.

Pada sidang kedua BPUPKI (10-17 Juli 1945), fokus pembahasan beralih kepada penyusunan rancangan undang-undang dasar. Sebuah Panitia Perancang UUD dibentuk, diketuai oleh Ir. Soekarno, dengan anggota-anggota terkemuka seperti Dr. Soepomo, Mr. Mohammad Yamin, dan lain-lain. Panitia ini bekerja keras untuk merumuskan konsep batang tubuh UUD, termasuk bentuk negara, sistem pemerintahan, dan hak-hak dasar warga negara.

Hasil kerja BPUPKI, yang terdiri dari rancangan Pembukaan (preambule), Batang Tubuh, dan aturan tambahan, kemudian disempurnakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. PPKI, yang diketuai Ir. Soekarno dan wakilnya Mohammad Hatta, memiliki tugas mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Dalam sidang yang bersejarah ini, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Beberapa perubahan kecil dilakukan dari rancangan BPUPKI, terutama pada bagian Pembukaan, yaitu penggantian "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk mengakomodasi keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia.

Masa Berlakunya UUD 1945 dan Konstitusi Lain

UUD 1945 secara resmi berlaku sejak 18 Agustus 1945. Namun, perjalanan konstitusional Indonesia tidak berhenti di situ. Dinamika politik pasca-kemerdekaan menyebabkan beberapa kali perubahan konstitusi:

1. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) (1949-1950): Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, Indonesia berubah menjadi negara serikat. UUD 1945 digantikan oleh Konstitusi RIS yang berlaku mulai 27 Desember 1949. Konstitusi ini mencerminkan bentuk negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian.
2. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 (1950-1959): Karena ketidakpuasan terhadap bentuk negara serikat, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS digantikan oleh UUDS 1950. Meskipun berstatus "sementara," konstitusi ini cukup lama berlaku, dan di bawahnya diadakan Pemilihan Umum pertama pada 1955. UUDS 1950 menganut sistem parlementer, di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
3. Kembali ke UUD 1945 (1959-Sekarang): Ketidakstabilan politik dan kegagalan Konstituante untuk merumuskan UUD baru menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit ini menyatakan pembubaran Konstituante, menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950, dan menyatakan berlakunya kembali UUD 1945. Sejak saat itu, UUD 1945 kembali menjadi konstitusi negara dan terus berlaku hingga saat ini, meskipun telah mengalami beberapa amandemen.

Periode ini menunjukkan bahwa UUD 1945 memiliki kekuatan dan legitimasi yang kuat di mata bangsa Indonesia, bahkan setelah dicoba digantikan oleh konstitusi lain. Kembalinya UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai akhir dari eksperimen konstitusional dan kembali ke semangat proklamasi kemerdekaan.

Sistematika UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

UUD 1945 memiliki sistematika yang jelas, yang menjadi kerangka acuan dalam mengatur kehidupan bernegara. Sistematika ini mengalami perubahan signifikan setelah era reformasi.

Sistematika Sebelum Amandemen

Sebelum amandemen, UUD 1945 terdiri dari tiga bagian utama:

1. Pembukaan (Preambule): Merupakan mukadimah yang mengandung empat alinea, memuat tujuan negara, dasar negara Pancasila, cita-cita kemerdekaan, dan pernyataan kemerdekaan. Pembukaan adalah bagian yang tidak dapat diubah karena memuat filosofi dasar negara.
2. Batang Tubuh: Terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan. Bagian ini berisi ketentuan-ketentuan pokok mengenai bentuk negara, lembaga-lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, pertahanan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain.
3. Penjelasan: Bagian ini berisi tafsiran dan penjelasan terhadap pasal-pasal dalam Batang Tubuh. Penjelasan ini bersifat normatif dan seringkali dijadikan pedoman dalam menafsirkan pasal-pasal UUD. Namun, status hukumnya sering diperdebatkan, dan pasca-amandemen, Penjelasan tidak lagi dianggap sebagai bagian dari UUD 1945.

Sistematika Setelah Amandemen

Setelah empat kali amandemen (1999, 2000, 2001, 2002), sistematika UUD 1945 menjadi lebih ringkas dan fokus. Saat ini, UUD 1945 terdiri dari:

1. Pembukaan: Tidak mengalami perubahan. Empat alinea Pembukaan tetap menjadi landasan filosofis dan ideologis negara.
2. Pasal-pasal: Terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Jumlah bab dan pasal bertambah secara signifikan untuk mengakomodasi berbagai ketentuan baru, terutama mengenai hak asasi manusia, lembaga-lembaga negara baru, dan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis. Penjelasan secara formal tidak lagi menjadi bagian dari UUD 1945.

Perubahan sistematika ini menunjukkan upaya untuk membuat UUD 1945 lebih eksplisit, lugas, dan terperinci, serta menghilangkan bagian yang multitafsir atau tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan pasal-pasal.

Pokok-pokok Pikiran UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang merupakan esensi dari konstitusi dan sekaligus menjadi landasan filosofis negara. Pokok-pokok pikiran ini menggambarkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia:

1. Pokok Pikiran Persatuan: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menegaskan bahwa negara adalah negara kesatuan yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
2. Pokok Pikiran Keadilan Sosial: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, di mana setiap warga negara mendapatkan hak-haknya secara proporsional dan tidak ada kesenjangan yang mencolok.
3. Pokok Pikiran Kedaulatan Rakyat: Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui lembaga perwakilan dan mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Demokrasi menjadi inti dari sistem pemerintahan.
4. Pokok Pikiran Ketuhanan: Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengamanatkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragama, menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, moral, dan etika, serta menghormati setiap kepercayaan yang dianut warganya.

Keempat pokok pikiran ini adalah landasan filosofis Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan hukum, tetapi juga sebagai kompas moral bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.

Pasal-Pasal Utama dan Substansi Penting UUD 1945 Pasca Amandemen

Amandemen UUD 1945 telah membawa banyak perubahan fundamental pada substansi pasal-pasalnya, menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih modern, demokratis, dan menjamin hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa bab dan pasal penting beserta penjelasannya:

Bab I: Bentuk dan Kedaulatan Negara

Bab ini adalah fondasi yang menegaskan identitas dan karakteristik negara Indonesia.

• Pasal 1:
  • Ayat (1): "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik." Menegaskan bentuk negara kesatuan (unitary state) yang berarti kedaulatan ada pada pemerintah pusat, dan tidak ada negara-negara bagian yang memiliki kedaulatan sendiri. Bentuk Republik (republic) menunjukkan bahwa kepala negara dipilih melalui pemilihan dan bukan karena keturunan.
  • Ayat (2): "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ini adalah prinsip fundamental demokrasi. Sebelum amandemen, kedaulatan sepenuhnya di tangan MPR. Setelah amandemen, kedaulatan rakyat diatur dan dilaksanakan sesuai dengan konstitusi, membatasi kekuasaan lembaga negara.
  • Ayat (3): "Negara Indonesia adalah negara hukum." Menegaskan prinsip rechtstaat, di mana segala tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum. Ini menjamin supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, serta mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penguasa.

Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Bab ini mengatur tentang MPR, yang setelah amandemen tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, namun tetap memiliki peran penting.

• Pasal 2:
  • Ayat (1): "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Menjelaskan komposisi MPR yang merupakan gabungan anggota DPR dan DPD, menunjukkan representasi politik dan representasi daerah.
  • Ayat (2): "Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara." Menetapkan frekuensi sidang MPR.
  • Ayat (3): "Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak." Menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan.
• Pasal 3:
  • Ayat (1): "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar." Ini adalah salah satu wewenang paling krusial MPR, yaitu menjaga dan mengubah konstitusi.
  • Ayat (2): "Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden." Wewenang seremonial dan legalitas.
  • Ayat (3): "Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar." Memberikan MPR hak untuk melakukan impeachment, namun dengan prosedur dan alasan yang ketat sesuai UUD, bukan berdasarkan subjektivitas politik.

Bab III: Kekuasaan Pemerintahan Negara

Mengatur tentang Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

• Pasal 4:
  • Ayat (1): "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Menegaskan bahwa Presiden adalah kepala pemerintahan dan kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi.
  • Ayat (2): "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden."
• Pasal 6A:
  • Ayat (1): "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." Perubahan fundamental dari pemilihan oleh MPR ke pemilihan langsung oleh rakyat, memperkuat legitimasi demokratis Presiden.
• Pasal 7: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode untuk mencegah otoritarianisme.
• Pasal 7A & 7B: Mengatur prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR atas usul DPR setelah melalui Mahkamah Konstitusi, menjamin proses yang adil dan konstitusional.

Bab VII: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR adalah lembaga legislatif yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

• Pasal 19:
  • Ayat (1): "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum."
  • Ayat (2): "Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang."
• Pasal 20:
  • Ayat (1): "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang." Ini menegaskan fungsi legislasi DPR.
  • Ayat (2): "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama."
• Pasal 20A: Mengatur fungsi DPR sebagai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Bab VIIA: Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Lembaga negara baru hasil amandemen, mewakili kepentingan daerah.

• Pasal 22C:
  • Ayat (1): "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum."
  • Ayat (3): "Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."
• Pasal 22D: Mengatur wewenang DPD, antara lain dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Bab VIIB: Pemilihan Umum

Mengatur dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum yang luber dan jurdil.

• Pasal 22E:
  • Ayat (1): "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Menegaskan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis.
  • Ayat (2): "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."
  • Ayat (3): "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik."
  • Ayat (4): "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan."
  • Ayat (5): "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen.

Bab VIII: Hal Keuangan

Mengatur tentang pengelolaan keuangan negara.

• Pasal 23: Mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang.
• Pasal 23A: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Menjamin legalitas pemungutan pajak.
• Pasal 23B: "Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang."
• Pasal 23C: "Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang."

Bab VIIIA: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK adalah lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

• Pasal 23E:
  • Ayat (1): "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri." Menegaskan independensi BPK.
  • Ayat (2): "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya."

Bab IX: Kekuasaan Kehakiman

Mengatur lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.

• Pasal 24:
  • Ayat (1): "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Menjamin independensi yudikatif.
  • Ayat (2): "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Mengatur struktur kekuasaan kehakiman.
• Pasal 24A: Mengatur tentang Mahkamah Agung (MA) dan wewenangnya, termasuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
• Pasal 24B: Mengatur tentang Komisi Yudisial (KY) yang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat serta perilaku hakim.
• Pasal 24C: Mengatur tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dan wewenangnya, yang meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, serta wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
• Pasal 25: "Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang."

Bab X: Warga Negara dan Penduduk

Mengatur tentang siapa saja yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia, serta hak dan kewajibannya secara umum.

• Pasal 26:
  • Ayat (1): "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."
  • Ayat (2): "Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia."
• Pasal 27:
  • Ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Menegaskan prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law).
  • Ayat (2): "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Menjamin hak ekonomi dan sosial dasar.
  • Ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."
• Pasal 28: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

Bab XA: Hak Asasi Manusia (HAM)

Bab khusus ini adalah salah satu hasil amandemen yang paling signifikan, menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan HAM secara eksplisit dan komprehensif. Bab ini terdiri dari Pasal 28A hingga 28J.

• Pasal 28A: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." (Hak hidup)
• Pasal 28B:
  • Ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."
  • Ayat (2): "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." (Hak anak)
• Pasal 28C:
  • Ayat (1): "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup manusia." (Hak mengembangkan diri, pendidikan, dan IPTEK)
  • Ayat (2): "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." (Hak kolektif)
• Pasal 28D:
  • Ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." (Hak atas kepastian hukum dan persamaan di muka hukum)
  • Ayat (2): "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." (Hak atas pekerjaan)
  • Ayat (3): "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." (Hak politik)
  • Ayat (4): "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan."
• Pasal 28E:
  • Ayat (1): "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." (Hak kebebasan pribadi)
  • Ayat (2): "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." (Kebebasan berkeyakinan dan berpendapat)
  • Ayat (3): "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." (Kebebasan berserikat dan berekspresi)
• Pasal 28F: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." (Hak berkomunikasi dan informasi)
• Pasal 28G:
  • Ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." (Hak atas perlindungan diri dan rasa aman)
  • Ayat (2): "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain." (Bebas dari penyiksaan)
• Pasal 28H:
  • Ayat (1): "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." (Hak hidup sejahtera, lingkungan sehat, kesehatan)
  • Ayat (2): "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." (Hak affirmative action)
  • Ayat (3): "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." (Hak jaminan sosial)
  • Ayat (4): "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun." (Hak milik)
• Pasal 28I:
  • Ayat (1): "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." (Hak yang tidak dapat dicabut/non-derogable rights)
  • Ayat (2): "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."
  • Ayat (3): "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."
  • Ayat (4): "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."
  • Ayat (5): "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."
• Pasal 28J:
  • Ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." (Kewajiban asasi)
  • Ayat (2): "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." (Pembatasan HAM)

Bab XA ini adalah lompatan besar dalam konstitusionalisme Indonesia, secara eksplisit mengatur HAM dengan sangat rinci dan memberikan jaminan konstitusional yang kuat, menjadikannya salah satu bagian terpenting UUD 1945 pasca amandemen.

Bab XI: Agama

Mengatur tentang kebebasan beragama.

• Pasal 29:
  • Ayat (1): "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Menegaskan Pancasila sebagai dasar negara.
  • Ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Menjamin kebebasan beragama dan beribadat bagi seluruh penduduk.

Bab XII: Pertahanan dan Keamanan Negara

Mengatur tentang sistem pertahanan dan keamanan negara.

• Pasal 30:
  • Ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."
  • Ayat (2): "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung." Menjelaskan konsep Sishankamrata.
  • Ayat (3): "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara."
  • Ayat (4): "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum."
  • Ayat (5): "Susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang."

Bab XIII: Pendidikan dan Kebudayaan

Mengatur tentang hak atas pendidikan dan kebudayaan nasional.

• Pasal 31:
  • Ayat (1): "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."
  • Ayat (2): "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."
  • Ayat (3): "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."
  • Ayat (4): "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional." (Kewajiban anggaran pendidikan yang signifikan)
  • Ayat (5): "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."
• Pasal 32:
  • Ayat (1): "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."
  • Ayat (2): "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional."

Bab XIV: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Mengatur tentang sistem perekonomian yang berlandaskan kekeluargaan dan jaminan sosial.

• Pasal 33:
  • Ayat (1): "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." (Prinsip koperasi sebagai soko guru ekonomi)
  • Ayat (2): "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." (Mengamanatkan peran negara dalam sektor strategis)
  • Ayat (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
  • Ayat (4): "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." (Menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan)
  • Ayat (5): "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang."
• Pasal 34:
  • Ayat (1): "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." (Jaminan sosial bagi yang membutuhkan)
  • Ayat (2): "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."
  • Ayat (3): "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."
  • Ayat (4): "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang."

Bab XV: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Mengatur simbol-simbol negara yang wajib dihormati.

• Pasal 35: "Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih."
• Pasal 36: "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia."
• Pasal 36A: "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika."
• Pasal 36B: "Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya."
• Pasal 36C: "Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang."

Bab XVI: Perubahan Undang-Undang Dasar

Mengatur mekanisme perubahan konstitusi itu sendiri.

• Pasal 37:
  • Ayat (1): "Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat."
  • Ayat (2): "Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya."
  • Ayat (3): "Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat."
  • Ayat (4): "Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat."
  • Ayat (5): "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan." (Merupakan pasal kunci yang menjaga keutuhan NKRI sebagai negara kesatuan, menunjukkan prinsip finalitas dalam bentuk negara).

Pasal 37 ini sangat penting karena ia menetapkan prosedur yang ketat untuk mengubah konstitusi, melindungi UUD dari perubahan yang mudah dan sembarangan, sekaligus memastikan bahwa bentuk NKRI adalah harga mati yang tidak bisa diubah.

Proses dan Dampak Amandemen UUD 1945

Periode Reformasi pada akhir 1990-an membawa angin perubahan yang mendalam, termasuk tuntutan untuk melakukan amandemen UUD 1945. Amandemen ini dilakukan dalam empat tahap:

• Amandemen Pertama: Sidang Umum MPR 1999 (14-21 Oktober 1999).
• Amandemen Kedua: Sidang Tahunan MPR 2000 (7-18 Agustus 2000).
• Amandemen Ketiga: Sidang Tahunan MPR 2001 (1-9 November 2001).
• Amandemen Keempat: Sidang Tahunan MPR 2002 (1-11 Agustus 2002).

Latar Belakang dan Tujuan Amandemen

Amandemen UUD 1945 didorong oleh beberapa faktor utama:

1. Terlalu Kuatnya Kekuasaan Presiden: UUD 1945 sebelum amandemen memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden (executive heavy), tanpa mekanisme pengawasan dan perimbangan yang memadai. Ini memungkinkan terjadinya praktik sentralisasi kekuasaan dan potensi otoritarianisme.
2. Tidak Jelasnya Batasan Kekuasaan Lembaga Negara: Hubungan antarlembaga negara, terutama antara MPR, DPR, dan Presiden, tidak diatur secara detail, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
3. Kurangnya Jaminan Hak Asasi Manusia: Meskipun ada pasal tentang HAM, jaminannya belum cukup komprehensif dan rinci untuk melindungi warga negara dari pelanggaran.
4. Sistem Pemerintahan yang Belum Sepenuhnya Demokratis: Misalnya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak langsung, serta dominasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
5. Adanya Penjelasan UUD yang Multitafsir: Bagian Penjelasan UUD 1945 seringkali menimbulkan penafsiran yang beragam dan tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan pasal-pasal.

Tujuan utama amandemen adalah:

• Mengubah dan menyempurnakan UUD 1945 agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan zaman, terutama dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis.
• Mempertegas kedaulatan rakyat dan menjamin pelaksanaan prinsip negara hukum.
• Membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat pengawasan terhadap eksekutif.
• Menegaskan dan memperjelas jaminan hak asasi manusia.
• Membentuk lembaga-lembaga negara baru yang mendukung prinsip checks and balances.
• Menghapus penjelasan UUD 1945 yang multitafsir dan memasukkan norma-norma yang penting ke dalam pasal-pasal.

Materi Perubahan Pokok dalam Amandemen

Beberapa perubahan fundamental yang dihasilkan dari amandemen UUD 1945 antara lain:

• Pergeseran Kedaulatan: Dari yang semula ada di tangan MPR menjadi di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2). Ini memperkuat posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
• Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung: Rakyat kini memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, bukan lagi melalui MPR (Pasal 6A). Hal ini meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas presiden kepada rakyat.
• Pembatasan Masa Jabatan Presiden: Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat menjabat maksimal dua periode (Pasal 7). Ini untuk mencegah munculnya kekuasaan yang otoriter.
• Penegasan dan Penambahan Bab HAM: Dengan adanya Bab XA (Pasal 28A-28J), jaminan hak asasi manusia menjadi sangat komprehensif dan eksplisit, termasuk hak-hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights).
• Pembentukan Lembaga Negara Baru:
  • Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Dibentuk sebagai perwakilan daerah di tingkat pusat, berfungsi untuk menampung aspirasi daerah (Bab VIIA).
  • Mahkamah Konstitusi (MK): Berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antarlembaga, memutus pembubaran parpol, dan memutus perselisihan hasil pemilu (Bab IX).
  • Komisi Yudisial (KY): Dibentuk untuk menjaga kehormatan dan martabat serta perilaku hakim (Bab IX).
• Perubahan Kewenangan MPR: MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Wewenangnya dibatasi pada mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden/wapres, dan memberhentikan presiden/wapres sesuai UUD.
• Perubahan Kewenangan DPR: DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 Ayat 1), yang sebelumnya ada pada Presiden dengan persetujuan DPR. Ini memperkuat fungsi legislatif DPR.
• Sistem Peradilan: Perubahan yang menegaskan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan membagi lingkup peradilan (Pasal 24).
• Anggaran Pendidikan: Kewajiban negara untuk mengalokasikan minimal 20% dari APBN/APBD untuk pendidikan (Pasal 31 Ayat 4).
• Perekonomian Nasional: Penjelasan lebih rinci mengenai prinsip demokrasi ekonomi dan peran negara dalam kesejahteraan sosial (Pasal 33 dan 34).
• Jaminan Tidak Berubahnya Bentuk NKRI: Pasal 37 Ayat 5 secara tegas menyatakan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah.

Dampak Amandemen

Dampak amandemen UUD 1945 sangat luas dan mendalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia:

1. Penguatan Demokrasi: Pemilihan langsung presiden, pembentukan DPD, dan penguatan peran DPR telah memperkuat partisipasi rakyat dan sistem perwakilan.
2. Penerapan Prinsip Checks and Balances: Adanya MK dan KY, serta pembatasan kekuasaan presiden, menciptakan mekanisme saling kontrol antarlembaga negara, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
3. Perlindungan HAM yang Lebih Baik: Bab XA memberikan kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, menjadi dasar bagi berbagai undang-undang HAM.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem yang lebih terbuka dan terukur mendorong transparansi dalam pemerintahan dan lembaga negara.
5. Stabilitas Politik: Meskipun diawali dengan reformasi, perubahan konstitusi telah memberikan fondasi hukum yang lebih stabil untuk sistem politik pasca-otoritarian.
6. Desentralisasi Kekuasaan: Penguatan otonomi daerah dan keberadaan DPD mencerminkan upaya untuk mendesentralisasikan kekuasaan dan memajukan daerah.

Secara keseluruhan, amandemen UUD 1945 adalah respons terhadap tuntutan reformasi untuk menciptakan tatanan negara yang lebih demokratis, transparan, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan UUD 1945 dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, UUD 1945 menempati posisi tertinggi. Ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti undang-undang (UU), peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), dan peraturan daerah (Perda), tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Sumber Hukum Tertinggi

UUD 1945 adalah sumber hukum dasar tertulis di Indonesia. Semua peraturan hukum yang berlaku harus berlandaskan pada dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Hal ini sesuai dengan teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum (Stufenbau des Rechtssystems), di mana konstitusi berada pada puncak piramida.

Alat Kontrol Konstitusional

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam menjaga kedudukan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Salah satu wewenang utama MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD (judicial review). Jika suatu undang-undang terbukti bertentangan dengan UUD 1945, maka MK dapat membatalkannya sebagian atau seluruhnya, sehingga UUD 1945 tetap menjadi pedoman utama.

Dasar Pembentukan Perundang-undangan

UUD 1945 memberikan kerangka dan batasan bagi pembentukan undang-undang oleh DPR bersama Presiden. Setiap undang-undang harus memiliki dasar konstitusional yang jelas dan tidak boleh melampaui atau menyimpang dari amanat UUD 1945. Hal ini memastikan bahwa proses legislasi berjalan sesuai dengan koridor konstitusi.

Pedoman Penyelenggaraan Negara

Setiap lembaga negara, dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan UUD 1945. Konstitusi ini mengatur pembagian kekuasaan, hubungan antarlembaga, serta fungsi dan peran masing-masing lembaga, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang teratur dan akuntabel.

Relevansi dan Tantangan UUD 1945 di Masa Kini

Sebagai konstitusi yang telah berusia puluhan tahun dan melewati berbagai amandemen, UUD 1945 tetap relevan sebagai fondasi negara, namun juga menghadapi berbagai tantangan di era modern.

Relevansi UUD 1945

1. Penjaga Demokrasi dan Hak Asasi: UUD 1945, terutama pasca-amandemen, menjadi benteng utama perlindungan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Pasal-pasal tentang HAM dan sistem kedaulatan rakyat terus menjadi rujukan dalam setiap perjuangan keadilan dan kebebasan.
2. Pemersatu Bangsa: Sebagai konstitusi, UUD 1945 bersama Pancasila, Bendera Merah Putih, Bahasa Indonesia, dan Garuda Pancasila adalah pilar-pilar yang mengikat keberagaman Indonesia dalam satu kesatuan. Pasal tentang bentuk NKRI yang tidak dapat diubah adalah jaminan konstitusional atas persatuan ini.
3. Landasan Pembangunan Nasional: Prinsip-prinsip ekonomi Pancasila dalam Pasal 33 dan jaminan sosial dalam Pasal 34 menjadi dasar bagi arah pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan keberlanjutan.
4. Adaptif terhadap Perubahan: Melalui mekanisme amandemen yang diatur dalam Pasal 37, UUD 1945 menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan tuntutan dan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas aslinya.

Tantangan UUD 1945

1. Interpretasi dan Implementasi: Meskipun UUD 1945 sudah diubah menjadi lebih rinci, masih ada pasal-pasal yang memerlukan interpretasi lebih lanjut, dan implementasinya di lapangan seringkali belum optimal. Hukum-hukum turunan (undang-undang, peraturan pemerintah) kadang belum sepenuhnya selaras dengan semangat konstitusi.
2. Dinamika Politik dan Hukum: UUD 1945 harus mampu menanggapi dinamika politik yang cepat, termasuk munculnya isu-isu global seperti perubahan iklim, teknologi digital, dan hak digital. Ada perdebatan mengenai apakah UUD perlu amandemen lagi untuk mengakomodasi isu-isu baru ini.
3. Pendidikan dan Pemahaman Konstitusi: Pemahaman yang mendalam tentang UUD 1945 belum merata di kalangan masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana membuat konstitusi ini lebih mudah diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat agar kesadaran konstitusional meningkat.
4. Kepatuhan dan Penegakan Hukum: Kasus-kasus pelanggaran hukum, korupsi, dan ketidakadilan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap UUD dan penegakan hukum masih menjadi tantangan serius. Konsistensi dalam menegakkan supremasi konstitusi adalah kunci.
5. Ancaman terhadap Nilai Dasar: Ideologi transnasional atau kelompok yang mencoba mengubah dasar negara Pancasila dan bentuk NKRI merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan berpegang teguh pada UUD 1945 sebagai benteng ideologi.

Dengan segala relevansi dan tantangannya, UUD 1945 tetap menjadi kompas utama bagi perjalanan bangsa Indonesia. Menjaga dan memahami konstitusi ini adalah tanggung jawab kolektif untuk memastikan Indonesia terus bergerak menuju cita-cita negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.