Hukum Perdata Indonesia: Pilar Keadilan Masyarakat

Hukum perdata merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum di setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Ia mengatur hubungan-hubungan antara individu atau badan hukum dalam masyarakat, berfokus pada kepentingan perseorangan dan bagaimana hak serta kewajiban pribadi ditegakkan. Berbeda dengan hukum pidana yang mengatur hubungan antara individu dengan negara dalam konteks pelanggaran norma sosial, hukum perdata berorientasi pada penyelesaian sengketa dan pemenuhan hak-hak yang timbul dari interaksi sehari-hari.

Di Indonesia, fondasi hukum perdata sebagian besar masih bersumber pada warisan kolonial, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang diberlakukan sejak abad ke-19. Meskipun telah ada berbagai undang-undang baru yang spesifik, KUH Perdata tetap menjadi rujukan dasar yang tak tergantikan. Artikel ini akan mengulas secara mendalam berbagai aspek hukum perdata di Indonesia, mulai dari pengertian, sumber hukum, subyek dan obyek hukum, hingga ranah-ranah vital seperti hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris, serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata

Secara etimologis, istilah "perdata" berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti "pribadi" atau "partikelir". Ini mencerminkan esensi hukum perdata yang mengatur hubungan-hubungan antara warga negara atau entitas hukum secara pribadi. Dalam konteks yang lebih luas, hukum perdata seringkali disebut juga sebagai hukum privat, karena fokus utamanya adalah melindungi kepentingan individu dan mengatur interaksi sukarela antar subyek hukum.

1.1 Definisi Hukum Perdata

Para ahli hukum telah memberikan berbagai definisi tentang hukum perdata. Salah satu definisi klasik menyatakan bahwa hukum perdata adalah keseluruhan aturan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Definisi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kelahiran hingga kematian, dari perkawinan hingga warisan, serta seluruh transaksi dan interaksi ekonomi yang terjadi.

• Menurut Prof. Subekti, S.H., Hukum Perdata adalah semua hukum privat materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.
• Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.

Inti dari definisi-definisi ini adalah penekanan pada hak dan kewajiban individual, serta bagaimana hukum memberikan kerangka bagi individu untuk menegakkan hak-haknya dan memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam interaksi sosial dan ekonomi.

1.2 Sumber-Sumber Hukum Perdata di Indonesia

Sumber hukum perdata di Indonesia sangat beragam, mencerminkan perjalanan sejarah dan perkembangan hukum nasional. Sumber-sumber ini dapat dibagi menjadi sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.

1.2.1 Sumber Hukum Tertulis

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata / BW): Ini adalah sumber utama dan paling fundamental. Diberlakukan melalui Staatsblad (Lembaran Negara) 1847 Nomor 23, KUH Perdata mulai berlaku pada awal tahun 1848. Meskipun telah berusia lebih dari satu setengah abad, banyak ketentuan di dalamnya yang masih relevan dan diterapkan hingga hari ini, terutama yang berkaitan dengan hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. KUH Perdata terdiri dari empat buku:
   • Buku I: Tentang Orang (Personenrecht)
   • Buku II: Tentang Benda (Zakenrecht)
   • Buku III: Tentang Perikatan (Verbintenissenrecht)
   • Buku IV: Tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Bewijs en Verjaring)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD / WvK): Meskipun fokus utamanya pada perdagangan, KUHD memiliki keterkaitan erat dengan KUH Perdata. Banyak pasal-pasal di KUH Perdata yang berlaku secara mutatis mutandis (dengan perubahan yang diperlukan) pada KUHD, terutama mengenai perikatan dan perjanjian. KUHD mengatur aspek-aspek seperti perusahaan, surat berharga, asuransi, dan transportasi.
3. Undang-Undang Khusus di Luar KUH Perdata: Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, banyak undang-undang baru yang lahir untuk mengatur bidang-bidang spesifik yang sebelumnya diatur secara umum dalam KUH Perdata atau bahkan belum ada pengaturannya. Contohnya:
   • Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019)
   • Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
   • Undang-Undang Nomor 42 Tahun tentang Jaminan Fidusia
   • Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Konsumen
   • Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Perbankan Syariah
   • Undang-Undang Nomor 40 Tahun tentang Perseroan Terbatas
   • Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
   • Undang-Undang Nomor 24 Tahun tentang Administrasi Kependudukan
   • Dan banyak undang-undang lain yang mengatur kontrak elektronik, hak kekayaan intelektual, dan lain sebagainya.
4. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksana Lainnya: Untuk menjalankan undang-undang, seringkali dibutuhkan peraturan yang lebih rinci dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri.

1.2.2 Sumber Hukum Tidak Tertulis

1. Hukum Adat: Bagi masyarakat adat, hukum adat masih sangat kuat pengaruhnya, terutama dalam hal perkawinan, warisan, dan hak atas tanah. Hukum adat hidup di tengah masyarakat dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang.
2. Yurisprudensi: Putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim-hakim lain dalam kasus serupa menjadi sumber hukum yang penting. Yurisprudensi membantu mengisi kekosongan hukum dan memberikan interpretasi terhadap norma hukum yang ada.
3. Doktrin/Pendapat Ahli Hukum: Pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, atau karya ilmiah seringkali menjadi rujukan bagi hakim, praktisi, dan pembentuk undang-undang.
4. Kebiasaan: Kebiasaan-kebiasaan tertentu yang telah berlangsung lama dan diterima secara umum dalam masyarakat atau praktik bisnis dapat menjadi sumber hukum, terutama jika belum ada pengaturan tertulisnya.

1.3 Sistematika Hukum Perdata

Seperti disebutkan sebelumnya, KUH Perdata memiliki empat buku yang mengorganisir materi hukum perdata. Sistematika ini memberikan kerangka dasar untuk memahami bagaimana berbagai aspek hukum perdata saling terkait:

1. Hukum Orang (Buku I KUH Perdata): Mengatur mengenai siapa yang disebut sebagai subyek hukum (orang pribadi dan badan hukum), kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, domisili, catatan sipil, serta hal-hal yang berkaitan dengan status seseorang (misalnya, dewasa, di bawah perwalian).
2. Hukum Keluarga (Bagian dari Buku I KUH Perdata dan UU Perkawinan): Mengatur tentang perkawinan (syarat, akibat, putusnya), hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, pengampuan, dan harta kekayaan dalam perkawinan. Meskipun KUH Perdata mengaturnya, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi hukum positif utama di bidang ini.
3. Hukum Benda (Buku II KUH Perdata dan UUPA): Mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan benda, macam-macam benda, hak-hak atas benda (hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak tanggungan, jaminan fidusia, dll.), serta cara memperoleh dan kehilangan hak atas benda. UU Pokok Agraria (UUPA) mencabut dan menggantikan sebagian besar ketentuan hukum benda yang berkaitan dengan tanah dalam KUH Perdata.
4. Hukum Waris (Bagian dari Buku II KUH Perdata): Mengatur tentang bagaimana harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia beralih kepada ahli warisnya, baik berdasarkan undang-undang maupun surat wasiat. Hukum waris dalam KUH Perdata berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa, sementara bagi golongan pribumi berlaku hukum adat dan hukum Islam.
5. Hukum Perikatan (Buku III KUH Perdata): Ini adalah bagian yang paling dinamis dan sering digunakan dalam praktik. Mengatur tentang hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan perjanjian atau undang-undang yang menimbulkan hak dan kewajiban. Ini mencakup kontrak, ganti rugi, perbuatan melawan hukum, dan berbagai jenis perjanjian lainnya.
6. Hukum Pembuktian dan Daluwarsa (Buku IV KUH Perdata): Mengatur tentang alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perdata (tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah) dan jangka waktu tertentu setelah itu suatu hak atau kewajiban tidak dapat lagi dituntut atau dilaksanakan (daluwarsa).

2. Subyek dan Obyek Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, pemahaman tentang siapa dan apa yang menjadi subyek serta obyek hukum adalah fundamental. Subyek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban, sedangkan obyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh subyek hukum dan memiliki nilai ekonomis.

2.1 Subyek Hukum: Orang dan Badan Hukum

2.1.1 Orang (Natuurlijke Persoon)

Setiap manusia sejak lahir hingga meninggal dunia adalah subyek hukum. Hak dan kewajiban hukum seseorang dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Bahkan, seorang anak yang masih dalam kandungan dianggap telah menjadi subyek hukum jika kepentingan anak itu menghendakinya (pasal 2 KUH Perdata), misalnya dalam hal warisan, dengan syarat ia lahir hidup.

Namun, tidak semua orang memiliki kecakapan penuh untuk melakukan perbuatan hukum. Hukum membedakan antara:

• Orang Dewasa dan Cakap Hukum: Seseorang yang telah mencapai batas usia tertentu (misalnya, 21 tahun menurut KUH Perdata, atau telah kawin menurut UU Perkawinan), tidak berada di bawah pengampuan, dan memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari perbuatan hukumnya. Mereka dapat secara mandiri melakukan perjanjian, memiliki properti, dan bertindak dalam kapasitas hukum.
• Orang Tidak Cakap Hukum:
  • Anak di Bawah Umur: Seseorang yang belum mencapai batas usia cakap hukum. Perbuatan hukum mereka harus diwakili atau didampingi oleh orang tua atau wali.
  • Orang di Bawah Pengampuan (Curatele): Orang dewasa yang karena kondisi mental (gila, boros, dungu, sakit ingatan) dianggap tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri. Mereka ditempatkan di bawah pengampuan dan perbuatan hukumnya diwakili oleh pengampu.

Kecakapan hukum ini sangat penting karena menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, terutama dalam pembuatan perjanjian.

2.1.2 Badan Hukum (Rechtspersoon)

Badan hukum adalah suatu entitas yang oleh hukum dianggap sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari orang-orang yang mendirikannya atau menjadi anggotanya. Badan hukum memiliki hak dan kewajiban layaknya orang pribadi. Contoh badan hukum meliputi:

• Perseroan Terbatas (PT)
• Yayasan
• Koperasi
• Perusahaan Umum (Perum)
• Negara
• Pemerintah Daerah

Badan hukum bertindak melalui organ-organnya (misalnya, direksi, pengurus). Keuntungan utama dari keberadaan badan hukum adalah adanya pemisahan harta kekayaan antara badan hukum dengan pribadi pendiri atau anggotanya, yang sering disebut sebagai prinsip "tanggung jawab terbatas".

2.2 Obyek Hukum: Benda

Obyek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran hak dan kewajiban subyek hukum, yang dapat dikuasai dan memiliki nilai ekonomis. Dalam hukum perdata, obyek hukum terutama adalah benda.

2.2.1 Penggolongan Benda

KUH Perdata menggolongkan benda menjadi beberapa kategori:

1. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak:
   • Benda Tidak Bergerak (Onroerende Zaken): Benda yang karena sifatnya tidak dapat dipindahkan atau memerlukan perizinan khusus untuk dipindahkan. Contoh: tanah, bangunan, pepohonan yang melekat pada tanah. Hak-hak atas benda tidak bergerak umumnya memerlukan pendaftaran (misalnya, sertifikat tanah) dan pengalihannya memerlukan akta notaris/PPAT.
   • Benda Bergerak (Roerende Zaken): Benda yang dapat dipindahkan tanpa merusak bentuk atau fungsi aslinya. Contoh: kendaraan bermotor, perhiasan, buku, uang. Pengalihannya umumnya lebih mudah dan tidak memerlukan formalitas yang rumit.

   Penggolongan ini penting karena memengaruhi cara pengalihan hak, cara pembebanan jaminan, dan tata cara pendaftarannya.

2. Benda Berwujud dan Tidak Berwujud:
   • Benda Berwujud: Benda yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan secara fisik. Contoh: mobil, rumah, pakaian.
   • Benda Tidak Berwujud: Hak-hak yang memiliki nilai ekonomi tetapi tidak memiliki bentuk fisik. Contoh: hak cipta, merek dagang, paten, piutang, saham, hak atas nama baik (goodwill).
3. Benda Dapat Diganti dan Tidak Dapat Diganti:
   • Benda Dapat Diganti (Vervangbare Zaken): Benda yang dapat diganti dengan benda lain yang sejenis, sama kualitas, dan sama kuantitasnya. Contoh: uang, beras, gula.
   • Benda Tidak Dapat Diganti (Onvervangbare Zaken): Benda yang memiliki ciri khas unik sehingga tidak dapat diganti dengan benda lain yang sejenis. Contoh: lukisan maestro, barang antik tertentu.
4. Benda Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi:
   • Benda Dapat Dibagi: Benda yang dapat dipisahkan tanpa mengurangi esensi atau nilainya. Contoh: tanah luas, uang.
   • Benda Tidak Dapat Dibagi: Benda yang jika dibagi akan kehilangan esensi atau nilainya. Contoh: mobil, hewan peliharaan.

3. Hukum Perikatan: Pilar Transaksi dan Kepatuhan

Hukum perikatan merupakan jantung dari hukum perdata, mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam bentuk perjanjian atau undang-undang yang menciptakan hak dan kewajiban. Ini adalah dasar dari hampir setiap transaksi ekonomi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membeli kopi hingga kontrak bisnis bernilai miliaran.

3.1 Pengertian Perikatan dan Asas-asasnya

Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut disebut kreditur (pihak yang berpiutang), sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi disebut debitur (pihak yang berutang).

3.1.1 Asas-asas Hukum Perikatan

Beberapa asas penting dalam hukum perikatan di Indonesia:

• Asas Kebebasan Berkontrak (Pacta Sunt Servanda): Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan, "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Ini berarti para pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
• Asas Konsensualisme: Perjanjian pada umumnya telah lahir sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak, tanpa memerlukan formalitas tertentu (kecuali ditentukan lain oleh undang-undang). Kesepakatan adalah kunci.
• Asas Kekuatan Mengikat (Binding Force): Setelah disepakati secara sah, perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.
• Asas Itikad Baik (Goede Trouw): Para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Ini berarti tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kepatutan dan keadilan.
• Asas Kepribadian (Personalitas): Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau perjanjian.

3.2 Sumber-Sumber Perikatan

Perikatan dapat lahir dari dua sumber utama:

1. Perjanjian (Kontrak): Ini adalah sumber perikatan yang paling umum. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dasar hukumnya adalah Pasal 1313 KUH Perdata.
2. Undang-Undang: Perikatan dapat juga lahir dari undang-undang, baik semata-mata dari undang-undang itu sendiri (misalnya, kewajiban orang tua menafkahi anak), maupun dari undang-undang karena suatu perbuatan manusia (Pasal 1352 KUH Perdata). Perbuatan manusia ini dibagi lagi menjadi:
   • Perbuatan Hukum yang Sah: Misalnya, pembayaran tak terutang (onverschuldigde betaling) atau perwakilan sukarela (zaakwaarneming).
   • Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad): Perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan pelakunya diwajibkan mengganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata).

3.3 Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata)

Agar suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum, ada empat syarat yang harus dipenuhi:

1. Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Diri (Toestemming): Harus ada kehendak yang bebas dan sama dari para pihak untuk membuat perjanjian. Kesepakatan tidak boleh terjadi karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan.
2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan (Bekwaamheid): Para pihak harus cakap hukum, artinya bukan anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan.
3. Suatu Hal Tertentu (Een Bepaald Onderwerp): Obyek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenis serta jumlahnya. Obyek tersebut juga harus merupakan hal yang diperdagangkan.
4. Suatu Sebab yang Halal (Geoorloofde Oorzaak): Tujuan atau motif perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Dua syarat pertama (kesepakatan dan kecakapan) disebut syarat subyektif, karena terkait dengan subyek perjanjian. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar). Dua syarat terakhir (hal tertentu dan sebab yang halal) disebut syarat obyektif, karena terkait dengan obyek perjanjian. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum (nietig) sejak awal.

3.4 Jenis-Jenis Perikatan

Perikatan dapat digolongkan berdasarkan berbagai kriteria, antara lain:

• Perikatan Bersyarat (Voorwaardelijke Verbintenis): Perikatan yang timbul atau berakhirnya bergantung pada terpenuhinya suatu syarat tertentu di masa depan.
  • Syarat Tangguh: Perikatan lahir jika syarat terpenuhi.
  • Syarat Batal: Perikatan berakhir jika syarat terpenuhi.
• Perikatan dengan Ketentuan Waktu (Tijdsbepaling): Perikatan yang pelaksanaannya atau berakhirnya ditentukan oleh suatu waktu tertentu.
• Perikatan Alternatif (Alternatieve Verbintenis): Debitur memiliki pilihan untuk memenuhi salah satu dari beberapa prestasi yang dijanjikan.
• Perikatan Tanggung Menanggung (Hoofdelijke Verbintenis): Lebih dari satu debitur atau kreditur, di mana setiap debitur bertanggung jawab penuh atau setiap kreditur berhak menuntut penuh.
• Perikatan dengan Ancaman Hukuman (Strafbeding): Perjanjian yang memuat klausul denda atau hukuman jika salah satu pihak wanprestasi.

3.5 Pelaksanaan Perikatan dan Wanprestasi

Setiap perikatan menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk melakukan prestasi. Prestasi bisa berupa:

• Menyerahkan sesuatu
• Melakukan sesuatu
• Tidak melakukan sesuatu

Jika debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana mestinya, ia dianggap melakukan wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi dapat terjadi karena:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sebelum mengklaim wanprestasi, kreditur biasanya perlu memberikan teguran (somasi) kepada debitur, kecuali jika debitur mengakui wanprestasi atau perjanjian sudah menentukan kapan wanprestasi terjadi.

3.5.1 Akibat Hukum Wanprestasi

Jika terjadi wanprestasi, kreditur berhak menuntut:

• Pemenuhan perikatan.
• Pemenuhan perikatan disertai ganti rugi.
• Ganti rugi saja.
• Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Ganti rugi akibat wanprestasi meliputi biaya, rugi, dan bunga (Pasal 1243 KUH Perdata). Selain itu, wanprestasi juga dapat berakibat peralihan risiko dan pembayaran biaya perkara jika sampai ke pengadilan.

3.6 Hapusnya Perikatan

Perikatan dapat hapus karena beberapa sebab (Pasal 1381 KUH Perdata):

1. Pembayaran: Pelaksanaan prestasi secara sukarela oleh debitur.
2. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Penyimpanan atau Penitipan: Jika kreditur menolak pembayaran, debitur dapat menitipkan pembayaran ke pengadilan.
3. Pembaruan Utang (Novasi): Perikatan lama diganti perikatan baru dengan subyek atau obyek yang berbeda.
4. Perjumpaan Utang (Kompensasi): Dua utang yang saling menguntungkan satu sama lain dihapuskan.
5. Percampuran Utang (Konfusi): Kedudukan kreditur dan debitur bersatu pada satu orang.
6. Pembebasan Utang: Kreditur membebaskan debitur dari kewajiban pembayaran.
7. Musnahnya Barang yang Terutang: Jika obyek perikatan adalah barang tertentu dan musnah di luar kesalahan debitur.
8. Kebatalan atau Pembatalan: Perikatan dinyatakan batal oleh hukum atau dibatalkan oleh pengadilan.
9. Berlakunya Syarat Batal: Jika perikatan bersyarat dengan syarat batal dan syarat tersebut terpenuhi.
10. Daluwarsa: Hak untuk menuntut suatu perikatan berakhir karena lewatnya waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang.

4. Hukum Keluarga: Membangun Fondasi Sosial

Hukum keluarga adalah cabang hukum perdata yang mengatur status dan hak-hak pribadi individu dalam konteks hubungan keluarga. Di Indonesia, meskipun KUH Perdata memiliki bagian tentang hukum keluarga (Buku I), Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2019) menjadi acuan utama dan hukum positif yang berlaku bagi semua warga negara.

4.1 Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan).

4.1.1 Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut UU Perkawinan, suatu perkawinan sah jika:

• Dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.
• Dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (di Kantor Urusan Agama bagi Muslim, di Kantor Catatan Sipil bagi Non-Muslim).

Selain itu, ada syarat-syarat lain seperti:

• Persetujuan kedua calon mempelai.
• Izin orang tua/wali bagi yang belum dewasa.
• Tidak ada halangan perkawinan (hubungan darah, semenda, susuan, larangan agama, atau sedang terikat perkawinan lain).
• Batas usia minimal (pria 19 tahun, wanita 19 tahun).

4.1.2 Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum, baik bagi suami-istri, anak, maupun harta kekayaan:

• Hubungan Suami Istri: Saling bertanggung jawab, saling mencintai, menghormati, dan wajib memberikan bantuan lahir batin.
• Harta Kekayaan Perkawinan:
  • Harta bersama: Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
  • Harta bawaan: Harta yang dibawa masing-masing sebelum perkawinan atau diperoleh sebagai hadiah/warisan tidak menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
• Anak: Anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki status anak sah dan memiliki hubungan hukum penuh dengan kedua orang tuanya.

4.2 Perjanjian Perkawinan

Para calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Perjanjian ini harus dibuat di hadapan notaris dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau pengadilan. Isi perjanjian perkawinan dapat mengatur hal-hal seperti pemisahan harta kekayaan (prenuptial agreement), pembagian utang, atau hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan hukum dan agama.

4.3 Putusnya Perkawinan

Perkawinan dapat putus karena (Pasal 38 UU Perkawinan):

1. Kematian: Salah satu pihak meninggal dunia.
2. Perceraian: Dilakukan melalui putusan pengadilan. Alasan-alasan perceraian diatur secara limitatif dalam undang-undang, seperti salah satu pihak berbuat zina, mabuk, judi, meninggalkan pihak lain, atau perselisihan yang terus-menerus.
3. Atas Putusan Pengadilan: Misalnya, pembatalan perkawinan.

Perceraian memiliki akibat hukum yang signifikan terhadap status suami-istri, anak, dan harta bersama, yang harus diputuskan oleh pengadilan.

4.4 Hubungan Orang Tua dan Anak

Hukum perdata juga mengatur hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anak mereka. Anak wajib menghormati orang tua dan patuh pada mereka.

• Kekuasaan Orang Tua (Ouderlijke Macht): Meliputi hak dan kewajiban orang tua terhadap pribadi dan harta kekayaan anak di bawah umur.
• Perwalian dan Pengampuan: Jika orang tua tidak dapat menjalankan kekuasaannya atau tidak ada, maka ditetapkan wali. Pengampuan terjadi untuk orang dewasa yang tidak cakap hukum.

5. Hukum Waris: Pewarisan Harta dan Keadilan

Hukum waris adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris), serta akibat-akibat hukum yang terjadi setelah kematian seseorang. Tujuan utama hukum waris adalah memastikan kontinuitas kepemilikan dan distribusi kekayaan secara adil setelah pemilik aslinya meninggal.

5.1 Pewarisan Berdasarkan KUH Perdata

KUH Perdata (Buku II) mengatur hukum waris bagi mereka yang tunduk pada hukum perdata Barat, yang secara historis berlaku untuk golongan Eropa dan Tionghoa. Hukum waris ini bersifat individual, artinya ahli waris mendapatkan bagian yang jelas dari harta warisan. Hukum waris KUH Perdata dapat dibagi dua:

5.1.1 Pewarisan Menurut Undang-Undang (Ab Intestato)

Pewarisan ini terjadi jika pewaris tidak membuat surat wasiat. Undang-undang menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian mereka. KUH Perdata mengelompokkan ahli waris dalam sistem golongan:

• Golongan I: Suami/istri yang hidup terlama dan anak-anak sah pewaris, beserta keturunan mereka (cucu, cicit). Mereka adalah ahli waris prioritas yang mendapatkan bagian sama rata.
• Golongan II: Orang tua dan saudara kandung pewaris, beserta keturunan saudara kandung. Mereka mewarisi jika tidak ada ahli waris golongan I.
• Golongan III: Kakek, nenek, dan para leluhur ke atas dari pewaris. Mereka mewarisi jika tidak ada ahli waris golongan I dan II.
• Golongan IV: Saudara-saudara lain sampai derajat keenam. Mereka mewarisi jika tidak ada ahli waris golongan I, II, dan III.

Sistem ini bersifat hirarkis; jika ada ahli waris dari golongan yang lebih tinggi, ahli waris dari golongan yang lebih rendah tidak berhak mewarisi.

5.1.2 Pewarisan Melalui Surat Wasiat (Testamentair)

Pewaris dapat mengatur pembagian hartanya melalui surat wasiat (testamen). Surat wasiat harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta di bawah tangan yang disaksikan oleh notaris. Namun, kebebasan pewaris dalam membuat wasiat tidak mutlak, ada batasan yang disebut legitieme portie atau bagian mutlak warisan, yaitu bagian warisan yang tidak boleh dihilangkan dari ahli waris golongan I dan II.

Artinya, pewaris tidak bisa mewasiatkan seluruh hartanya kepada pihak ketiga jika ia memiliki ahli waris sah yang berhak atas legitieme portie. Ini bertujuan untuk melindungi hak ahli waris tertentu.

5.2 Hukum Waris Adat dan Islam

Selain KUH Perdata, Indonesia juga mengakui sistem hukum waris lain:

• Hukum Waris Adat: Sangat beragam, tergantung pada suku dan daerah. Ada sistem patrilineal (garis ayah), matrilineal (garis ibu), dan parental (keduanya). Umumnya hukum adat tidak mengenal pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama, serta lebih menekankan pada keberlanjutan fungsi sosial harta.
• Hukum Waris Islam: Mengatur pembagian warisan berdasarkan syariat Islam (faraid). Pembagian ini juga diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia bagi Muslim. KHI mengatur secara spesifik mengenai ahli waris, bagian warisan, dan hal-hal terkait wasiat serta hibah.

Dalam praktiknya, pemilihan hukum waris yang berlaku (KUH Perdata, Adat, atau Islam) seringkali didasarkan pada agama dan kebiasaan pewaris selama hidupnya. Sengketa waris seringkali menjadi kasus perdata yang rumit dan emosional.

6. Prosedur Hukum Perdata: Penyelesaian Sengketa

Ketika terjadi sengketa dalam ranah hukum perdata, ada prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Umumnya, penyelesaian dapat dilakukan di luar pengadilan (non-litigasi) atau melalui pengadilan (litigasi).

6.1 Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Metode ini semakin populer karena lebih cepat, lebih murah, dan seringkali menjaga hubungan baik antar pihak. Bentuk-bentuknya antara lain:

• Negosiasi: Para pihak berunding langsung untuk mencapai kesepakatan.
• Mediasi: Melibatkan pihak ketiga netral (mediator) yang membantu para pihak berkomunikasi dan menemukan solusi. Mediator tidak memiliki kewenangan membuat keputusan. Di Indonesia, mediasi wajib dilakukan dalam proses persidangan perdata.
• Konsiliasi: Mirip mediasi, tetapi konsiliator dapat memberikan saran atau rekomendasi solusi.
• Arbitrase: Penyelesaian sengketa oleh satu atau lebih arbiter yang dipilih oleh para pihak. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta dapat dieksekusi setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan.

6.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi (Pengadilan)

Jika penyelesaian non-litigasi tidak berhasil, sengketa dapat diajukan ke pengadilan negeri. Prosedur umumnya meliputi:

1. Gugatan: Pihak yang merasa dirugikan (penggugat) mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan negeri di tempat domisili tergugat atau sesuai perjanjian. Gugatan harus memuat identitas para pihak, posita (uraian duduk perkara), dan petitum (tuntutan).
2. Pemeriksaan Persiapan dan Mediasi: Sebelum masuk ke pokok perkara, hakim biasanya mengupayakan perdamaian melalui mediasi.
3. Persidangan:
   • Pembacaan gugatan oleh penggugat.
   • Jawaban tergugat.
   • Replik (jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat).
   • Duplik (jawaban tergugat terhadap replik).
   • Pembuktian: Para pihak mengajukan bukti-bukti (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah) untuk mendukung dalilnya.
   • Kesimpulan: Para pihak menyampaikan kesimpulan akhir.
4. Putusan Hakim: Hakim akan menjatuhkan putusan yang mengakhiri sengketa. Putusan dapat berupa mengabulkan, menolak, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
5. Upaya Hukum:
   • Banding: Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
   • Kasasi: Jika tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
   • Peninjauan Kembali (PK): Upaya hukum luar biasa terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan alasan tertentu seperti adanya bukti baru (novum) atau kekhilafan hakim.
6. Eksekusi: Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap dan pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan.

6.3 Alat Bukti dalam Hukum Perdata (Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata)

Untuk memenangkan perkara, setiap pihak harus dapat membuktikan dalil-dalilnya. Alat bukti yang sah menurut hukum perdata adalah:

1. Bukti Tulisan (Surat): Akta otentik (dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti notaris) dan akta di bawah tangan (dibuat sendiri oleh para pihak).
2. Bukti Saksi: Keterangan dari orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa.
3. Persangkaan: Kesimpulan yang ditarik dari suatu fakta yang telah terbukti, mengarah pada fakta lain yang belum terbukti.
4. Pengakuan: Pernyataan seseorang di muka sidang yang membenarkan dalil pihak lawan.
5. Sumpah: Alat bukti terakhir yang diminta hakim kepada salah satu pihak untuk menegaskan kebenaran dalilnya, biasanya jika bukti lain tidak mencukupi.

7. Tantangan dan Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia

Hukum perdata di Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan dan mengalami perkembangan signifikan seiring dengan dinamika masyarakat, teknologi, dan ekonomi. Adaptasi hukum terhadap perubahan ini menjadi krusial untuk menjaga relevansi dan keadilan.

7.1 Digitalisasi dan Hukum Perdata

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai bentuk transaksi dan interaksi baru yang memerlukan pengaturan hukum perdata yang spesifik. Contohnya:

• Kontrak Elektronik: Lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan turunannya telah mengakui keabsahan kontrak yang dibuat secara elektronik.
• Perlindungan Data Pribadi: Semakin maraknya penggunaan data pribadi dalam transaksi digital menuntut adanya perlindungan yang kuat, yang kini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
• Transaksi E-commerce dan Fintech: Peraturan khusus diperlukan untuk mengatur jual beli online, pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi digital demi melindungi konsumen dan pelaku usaha.

7.2 Isu-isu Kontemporer

Beberapa isu kontemporer yang terus memengaruhi hukum perdata meliputi:

• Perlindungan Konsumen: Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) semakin diperkuat untuk menyeimbangkan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen.
• Hukum Lingkungan: Meskipun seringkali masuk ranah publik, aspek perdata seperti ganti rugi akibat pencemaran lingkungan atau sengketa hak atas sumber daya alam juga menjadi perhatian.
• Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Hak cipta, paten, merek, dan desain industri menjadi obyek hukum yang semakin penting dalam ekonomi kreatif.
• Restrukturisasi Utang dan Kepailitan: Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi.

7.3 Kodifikasi dan Dekodifikasi

Salah satu wacana besar dalam hukum perdata Indonesia adalah upaya kodifikasi ulang KUH Perdata. Sejak proklamasi kemerdekaan, ada keinginan untuk memiliki KUH Perdata Nasional yang tidak lagi berlandaskan pada warisan kolonial. Namun, proses ini sangat kompleks dan membutuhkan waktu panjang karena harus mengakomodasi keragaman hukum dan adat di Indonesia.

Di sisi lain, proses dekodifikasi telah terjadi secara alamiah melalui lahirnya berbagai undang-undang baru yang mencabut atau mengubah ketentuan spesifik dalam KUH Perdata (misalnya, UU Perkawinan, UUPA). Ini menunjukkan bahwa hukum perdata di Indonesia bersifat dinamis, terus berkembang, dan tidak terpaku pada satu kodifikasi saja.

Kesimpulan

Hukum perdata adalah cabang hukum yang esensial dalam mengatur setiap sendi kehidupan masyarakat di Indonesia. Dari urusan pribadi seperti perkawinan dan warisan, hingga transaksi ekonomi dan sengketa bisnis, hukum perdata memberikan kerangka kerja yang melindungi hak-hak individu, menetapkan kewajiban, dan menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang adil.

Meskipun memiliki akar yang dalam pada KUH Perdata warisan kolonial, hukum perdata Indonesia telah berkembang pesat dengan munculnya berbagai undang-undang baru yang lebih spesifik dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Keberadaan hukum adat dan hukum Islam juga memperkaya khazanah hukum perdata nasional, menawarkan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat.

Memahami undang-undang dan prinsip-prinsip hukum perdata bukan hanya penting bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi setiap warga negara. Pengetahuan ini memberdayakan individu untuk bertindak secara bertanggung jawab, melindungi hak-hak mereka, dan berpartisipasi dalam interaksi sosial dan ekonomi dengan keyakinan bahwa ada sistem keadilan yang mendukung mereka. Dengan demikian, hukum perdata terus menjadi pilar yang kokoh dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan terus berkembang.